Aktivis Kota Bekasi Gelar Sejuta Tanda Tangan untuk Ruyati

Warga membubuhkan tanda tangan di kain yang dibentangkan GMNI, Perwanas, dan FGRNI di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (23/6). Gerakan pengumpulan sejuta tanda tangan ini merupakan bentuk tuntutan agar Pemerintah Indonesia segera mengupayakan pemulangan jenazah Ruyati.*

BEKASI, (PRLM).-Aksi keprihatinan atas nasib Ruyati, tenaga kerja Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi, meluas. Di Kota Bekasi, Kamis (23/6), Forum Gerakan Rakyat Nasionalis Indonesia (FGRNI), Pergerakan Wanita Nasional Indonesia (Perwanas), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi pengumpulan sejuta tanda tangan untuk menuntut pemerintah Indonesia segera memulangkan jenazah Ruyati.

Kain putih sepanjang 25 meter dibentangkan para aktivisnya di pusat keramaian Jalan Ahmad Yani. Masyarakat yang melintas dimintai partisipasinya membubuhkan tanda tangan sebagai tanda dukungan.

Perwakilan rakyat yang duduk sebagai anggota legislatif pun dimintai dukungannya saat para aktivis mendatangi juga Gedung DPRD Kota Bekasi. Namun hanya tiga anggota yang turut membubuhkan tanda tangannya. "Sebagai aktivis, ini aksi nyata yang dapat kami lakukan untuk memperlihatkan dukungan. Kami libatkan juga masyarakat untuk turut menunjukkan kepeduliannya," kata Ketua Pembina FGRNI Nyimas Sakuntala Dewi.

Sejuta tanda tangan tak hanya dikumpulkan dari warga Kota Bekasi, tapi juga Kabupaten Bekasi. Setelah terkumpul, kain dukungan dari sejuta orang itu akan diserahkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Shakuntala menilai, kinerja Kemenakertrans dan BNP2TKI selama ini seputar pengurusan tenaga kerja Indonesia tidak memuaskan. Bahkan bisa dibilang tak menunjukkan perbaikan sama sekali jika dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

"Kalau memang baik, semestinya tak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Ganti kepemimpinan pun, nasib TKI di luar negeri tak kunjung membaik," katanya.

Semestinya, lanjut Shakuntala, sistem pengurusan TKI mulai dibenahi. Kesepakatan untuk menunda sementara pengiriman ke Arab Saudi harus dipenuhi, sambil menyusun poin-poin kerja sama yang tak merugikan TKI.

Selain itu, sinergi antara Kemenakertrans dan BNP2TKI harus lebih dipererat. Komunikasi efektif antara kedua institusi yang sama-sama mengurusi TKI ini bisa menjadi langkah awal yang efektif menuju perbaikan nasib para pahlawan devisa. (A-184/kur)***

View the original article here