Ketua DPRD Jabar Minta BJB Turunkan Suku Bunga Bagi PNS

BANDUNG, (PRLM).- Para pegawai negeri sipil (PNS), khususnya merupakan aset Bank BJB karena memberi kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan BJB. Atas kontribusi itulah, Bank BJB semestinya bisa memberi bunga pinjaman kepada PNS antara 8-10 persen.

Ketua DPRD Prov. Jabar Irfan Suryanegara mengatakan, saat ini, bunga pinjaman yang diterima PNS mencapai 18 persen. "Jangan bunga komersil. Sepertinya itu terlalu besar bagi para PNS. Mungkin bisa diturunkan lagi dan bisa diterapkan dengan format seperti PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan -red.)," katanya, di Gedung DPRD Prov. Jabar, Kamis (28/7) siang.

Karena itulah, Irfan berharap, direksi dan dewan komisaris yang baru terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) beberapa waktu lalu, bisa memberikan kebijakan bunga pinjaman khusus untuk PNS. Di samping itu, Irfan juga mengacungi jempol atas prestasi Bank BJB yang menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan aset terbaik dan telah go public. "Kami hanya mengingatkan agar ke depannya, direksi dan komisaris baru Bank BJB ini tetap berpihak kepada rakyat Jabar karena cukup banyak uang rakyat Jabar yang berada di Bank BJB," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Irfan juga meminta agar kinerja PNS ditingkatkan. Pasalnya, dari hasil evaluasi, ditengarai ada sejumlah PNS eselon yang kinerjanya kurang maksimal sehingga Pemprov. Jabar hanya mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010.

"Gubernur sendiri secara implisit mengakui, ada OPD-nya yang kurang kinerjanya. Sampai-sampai beliau meminta pejabat eselon II yang tidak mampu mewujudkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di tahun 2012, untuk mundur dari jabatannya," ujar Irfan.

Atas dasar itulah, DPRD Prov. Jabar akan meninjau kembali kebijakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang diberikan kepada para PNS Prov. Jabar. Peninjauan TPP itu juga karena penyerapan APBD tahun anggaran (TA) 2011 pada tri wulan pertama hanya 12 persen. "Peninjauan ini akan kita lakukan untuk menentukan apakah kebijakan ini harus dirubah atau diperbaiki. Soalnya, setelah pemberlakukan TPP ada beberapa instansi yang penyerapan anggarannya masih rendah," ujarnya.

Peninjauan ulang TPP itu juga pernah dilontarkan anggota DPRD Prov. Jabar dari Fraksi Demokrat, Didin Supriadin. Namun Didin kala itu menyorotinya dalam hal SiLPA TA 2010 yang mencapai Rp 2,4 triliun lebih. Pasalnya, pasca TPP diberlakukan, SiLPA malah terus meningkat.

Didin menerangkan, SiLPA bisa terjadi karena dua hal yaitu hasil efisiensi anggaran dan kesalahan dalam perencanaan atau kinerja PNS dalam birokrasi yang kurang optimal. Terjadinya SiLPA karena kegagalan dalam perencanaan ataupun kinerja PNS yang tidak maksimal, merupakan hal yang ironis.

"Di satu sisi, PNS Provinsi Jabar mendapat TPP yang besar. Bahkan paling besar dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun di sisi lain, kinerjanya malah menurun. Buktinya, SiLPA malah meningkat dua kali lipat dari tahun lalu. Ini kan ironis karena menjadi tanda tanya besar dan merupakan bentuk wanprestasi. Karena itu, kami akan meninjau ulang pemberian TPP kepada para PNS di lingkungan Pemprov. Jabar jika memang terungkap, kinerja PNS lah yang menjadi penyebabnya," kata Didin beberapa waklu lalu. (A-128/kur)***

View the original article here