Jam Operasional Minimarket 24 Jam Ditinjau Ulang

BANDUNG, (PRLM).- Timbulnya aksi kriminal pada malam hari yang dilakukan oleh sekelompok berandalan motor, kerap terjadi setelah pelakunya nongkrong di minimarket yang beroperasi 24 jam. Wali Kota Bandung Dada Rosada sempat mewacanakan untuk meninjau ulang mengenai jam operasi minimarket tersebut.

Namun menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suhandaru, tidak hanya pembatasan jam operasional, tapi segera laksanakan Perda No. 11 th 2010 tentang pelarangan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (minol). Karena di dalam Perda tersebut telah diatur mengenai pelarangan minol golongan A, seperti bir sejenisnya tidak dijual bebas seperti di minimarket atau kios-kios.

"Kalau melihat beberapa kasus tindakan kriminal pada malam hari yang dilakukan berandalan motor kerap terjadi setelah mereka nongkrong di minimarket dan meminum-minuman keras. Setelah itu melakukan kejahatan, dan korban beberapa kali. Dari itulah Pemkot Bandung sudah saatnya melakukan pengaturan dan pengawasan minol seperti dalam Perda 11 th 2010 tersebut," kata Haru Suhandaru saat dimintai saat dihubungi, Minggu (2/10).

Ini penting menurut Haru, selain bisa menekan pada tindak kriminal akibat minuman keras juga sebagai bentuk dukungan Bandung Kota Agamis. "Cerita orang mati akibat minuman keras itu sudah lama, masa kita tetap membiarkan. Dari itulah perlu pengaturan dan pengawasan agar minuman beralkohol itu tidak dijual bebas," katanya.

Menurut Haru memang sekarang Perda tentang minol tersebut mendapat ganjalan dari Mendagri dengan alasan Perda tersebut bertentangan dengan Kepres. Padahal di Perda tersebut mengatur mengenai peredaran miras karena bila dijual bebas akan membahayakan.

"Saya mengimbau wali kota bersama dewan, elemen masyarakat dan tokoh, ulama berjuang mempertahankan Perda tersebut untuk tetap dilaksanakan agar tindakan kriminal akibat minuman beralkohol bisa diantisipasi dan Bandung Kota Agamis terwujud," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai adanya wacana pembatasan jam operasi minimarket untuk tidak 24 jam, Haru mengaku kurang setuju karena banyak masyarakat yang memerlukan untuk berbelanja. "Yang harus dibatasi itu bukan jam operasinya tapi minimarket yang menjual minuman beralkohol. Sesuai Perda, pemerintah harus berani melarang minimarket yang menjual minuman beralkohol," ujarnya.

Sekertaris II Badan Pengawasan Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol, Barli Iskandar mengatakan, perangkat hukum untuk menunjang Perda tersebut sudah disahkan, seperti Perwal 481/2011 tentang Tatacara Penerbitan, Perpanjangan dan Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta Kepwal No 503/Kep.482-Diskop UKM dan Perindag/2011 tentang Badan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. "Sekarang ini tinggal pelaksanaannya saja, tapi menunggu rapat konsultasi dengan wali kota terlebih dahulu," ujarnya.

Kalau tahapan sudah beres, maka tim tinggal bergerak melaksanakan tugas sesuai Perda. Salah satunya melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di minimarket atau kios-kios. "Dalam Perda di tempat-tempat seperti itu tidak boleh dijual minuman beralkohol berkadar 5 persen atau biasa disebut golongan A, diantaranya bir. Nah selama ini masih dijual bebas," katanya.

Menurut Barli, kedepan, minuman beralkohol itu bisa di dapat di tempat tempat tertentu yang mempunyai izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB). Dan itu pun ada ketentuannya. "Minuman beralkohol bisa di dapat dan diminum di tempat seperti di hotel berbintang, restoran tertentu, tempat hiburan, atau agen yang mempunyai izin," ujarnya.

Sementara sebelumnya, Wali Kota Bandung, Dada Rosada akan mempertimbangkan untuk membatasi jam operasional minimarket di kota Bandung, terutama yang ada di jalur ramai. Langkah ini diambil, menyusul banyaknya kejadian tindak kriminal yang diduga melibatkan berandalan motor berawal dari minimarket yang buka 24 jam. Seperti tewasnya Marianus akibat dianiaya sekelompok pemuda lainnya yang diduga berandalan bermotor, di salah satu minimarket di kawasan Dago.

Menurut Wali Kota Bandung Dada Rosada, pembatasan jam operasional minimarket masih sangat mungkin dilakukan."Meski pun masyarakat masih membutuhkannya. Kan itu (pembatasan-Red) jadi susah juga," ujarnya.

Namun pembatasan ini, lanjut Dada, sangat bergantung pada kesepakatan semua pihak, terutama masyarakat sendiri. Sebab, jika Pemkot secara sepihak langsung mengeluarkan kebijakan tersebut, dikhawatirkan justru bakal merugikan masyarakat. "Minggu depan lah kita bahas masalah ini sama Muspida. Salah satunya pembatasan jam operasi minimarket," katanya. (A-113/A-88)***

View the original article here