Dugaan Pungli Kepada Para Calon Kepsek Perlu Bukti Akurat

SUMEDANG, (PRLM).- Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Sumedang, H. Atje Arifin Abdullah menegaskan, dugaan pungutan liar (pungli) kepada para calon kepala sekolah (kepsek) yang akan dirotasi, mutasi dan promosi, perlu bukti yang akurat. Upaya tersebut, supaya dugaan itu tidak sebatas prasangka buruk saja.

Seperti diberitakan sebelumnya, pungli tersebut diduga dilakukan oknum Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pengawas Dinas Pendidikan (Disdik) tingkat kecamatan. Hal itu, seperti yang dilaporkan LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi Sumedang (Baraks) kepada kantor Inspektorat Kab. Sumedang, beberapa waktu lalu.

“Kalau ada bukti yang akurat, silakan ajukan dan laporkan kepada kami. Biar kantor Inspektorat yang nanti mengecek kebenarannya. Jadi, harus ada bukti akurat dulu, jangan sampai terjadi prasangka. Terlebih, sampai sekarang saya belum mendapatkan laporan mengenai dugaan pungli tersebut, baik lisan maupun tulisan,” ujar Atje di gedung Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang di Jln. Prabu Gajah Agung (Bypass) Sumedang, Rabu (29/8).

Menurut dia, apabila ada laporan dari LSM Baraks mengenai dugaan pungli tersebut, bisa langsung dilaporkan kepada bupati hingga ditembuskan kepada dirinya. Laporan tersebut, akan ditindaklanjuti dengan memerintahkan kantor Inspektorat untuk menelusuri sekaligus mengecek kebenarannya.

“Penanganan oleh Inspektorat, dalam rangka pembinaan kepada para pegawai. Jika dugaan itu memang terjadi, saya tak segan-segan akan menindaknya dengan memberikan sanksi tegas terkait disiplin pegawai. Sanksinya berupa sanksi administrasi. Seandainya dugaan pungli itu ada unsur pidananya, silakan saja diproses hukum,” ujar Atje.

Ditanya dugaan pungli itu disinyalir sudah tercium oleh Kejati Jabar, ia mengaku belum tahu. “Saya belum tahu,” tuturnya

Menyinggung praktik pungli itu sudah terjadi dan sejumlah calon kepsek sudah ada yang dipungut hingga Rp 35 juta per orang, Atje mengatakan, justru seharusnya para kepsek tidak memberikan uang pungutan tersebut. Ketika mereka memberikan uang kepada oknum UPTD atau pengawas Disdik tingkat kecamatan, berarti kedua belah pihak salah.

“Kalau begitu, dua-duanya salah. Terlepas benar tidaknya dugaan pungli itu, kami mengimbau kepada semua pegawai untuk menaati semua aturan dalam rotasi, mutasi dan promosi jabatan tersebut. Sebab, pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan, mengacu pada kompetensi, prestasi kerja serta pengalaman. Kapan pelaksanaan rotasi dan mutasinya, saya juga belum tahu. Itu kewenangan bupati,” katanya. (A-67/A-89)***

View the original article here