Pemkot Bekasi Berlakukan Penggunan BBM Nonsubsidi
BEKASI, (PRLM).- Pemerintah Kota Bekasi mengawasi ketaatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi pemegang kendaraan dinas mempergunakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi melalui struk pembelian bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Klaim struk pembelian selain bahan bakar nonsubsidi tidak akan diganti.
Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi Maria Ulfah mengatakan, kebijakan tersebut mulai diberlakukan begitu aturan kendaraan dinas wajib menggunakan bahan bakar nonsubsidi diberlakukan di wilayah Jabodetabek per 1 Juni 2012. "Ini merupakan upaya kami untuk memastikan kebijakan yang digariskan pemerintah pusat dilaksanakan dengan baik di daerah," kata Maria, Kamis (2/8).
Lebih lanjut dikatakannya, kewajiban memperlihatkan struk pembelian bahan bakar nonsubsidi tersebut berlaku bagi sekitar 600 pemegang kendaraan dinas dan operasional di lingkup Pemerintah Kota Bekasi. Baik kendaraan berplat merah maupun yang telah ditempeli stiker "Mobil Ini Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi" cetakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Tiap-tiap kendaraan telah ditetapkan pagu pembelian bahan bakarnya. Meskipun penetapan pagu masih berdasarkan harga premium, begitu kewajiban menggunakan bahan bakar nonsubsidi berlaku, pagunya belum diubah.
Mari pun mencontohkan, sebagai pejabat eselon III, dirinya mendapatkan jatah pembelian bahan bakar sebanyak Rp 800.000 per bulan. Setiap bulan ia akan menyerahkan struk pembelian bahan bakar selama sebulan ke bagian keuangan untuk dicairkan penggantian uang yang ditalanginya. "Selama belinya bahan bakar nonsubsidi dan sesuai pagu, pasti diganti. Kalau struknya berupa pembelian bahan bakar subsidi, tidak akan diganti, sehingga menjadi tanggungan sang pemegang kendaraan dinas yang bersangkutan," katanya.
Maria melanjutkan, selain upaya menaati kebijakan pemerintah pusat, aturan yang diberlakukan di lingkup Pemkot Bekasi ini juga berfungsi untuk menekan pembengkakan belanja bahan bakar akibat kendaraan dinas dipergunakan bukan untuk keperluan instansi. "Kalau dipergunakan untuk keperluan macam-macam, otomatis kebutuhan bahan bakar membengkak sehingga membengkak pula biaya operasionalnya. Sementara pagu yang diberikan pemerintah terbatas. Diakali dengan mengisi bahan bakar bersubsidi pun tidak lagi memungkinkan karena pengawasan di SPBU sudah semakin ketat," tuturnya. (A-184/A-147)***
Category Article Bekasi, Berlakukan, Nonsubsidi, Pemkot, Penggunan
