Tjetje Padmadinata Kritisi Pernyataan Anggota DPRD Kota Bandung
BANDUNG, (PRLM).- Pernyataan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Kota Bandung yang menyatakan Walikota Bandung ke depan harus berasal dari anggota DPRD sendiri menuai kritik tajam dari tokoh dan sesepuh masyarakat Jawa Barat (Jabar) Tjetje Padmadinata. Dia menilai, pernyataan itu menunjukkan ketidakmengertian para anggota dewan akan hakekat demokrasi.
"Demokrasi tidak mengenal harga mati, semua unsur-unsur masyarakat berhak untuk mencalonkan diri maupun mengelus-elus siapa yang pantas, patut dan layak menjadi Walikota Bandung ke depan,"ucapnya saat dihubungi, Selasa (28/8/12). Tjetje mengatakan, praktek demokrasi selalu bercirikan nilai-nilai inklusifitas (keterbukaan) dan toleransi.
"Musuh-musuh demokrasi merupakan kebalikan dari nilai-nilai demokrasi, yakni diskriminasi, intoleransi, konspirasi, korupsi, dan kekerasan,"tuturnya. Menurutnya, monopoli terhadap akses menjadi Walikota hanya untuk golongannya tertentu justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung keterbukaan dan toleransi.
"Kalau benar ada pernyataan dari anggota DPRD0 Kota Bandung yang menyatakan harga mati bahwa Walikota Bandung harus berasal dari anggota dewan, itu memperlihatkan nafsu kekuasaan yang tinggi tanpa mengindahkan hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi," ujar Tjetje. Dia menambahkan, para anggota dewan semestinya berpolitik yang dewasa dan cerdas karena politik adalah seni berkonfromi.
"Yang harus pertama kali dipikirkan bukanlah sosok atau tokoh yang akan menjadi pemimpin Kota Bandung nanti, tetapi seharusnya kita berbicara dulu apa yang menjadi kebutuhan Kota Bandung pada 2013-2018. Sudah tak jaman berpolitik dengan hanya memobilisasi massa semata,"katanya. Dia menegaskan, tradisi Bandung adalah kota intelektual sehingga perilaku politik pun tetap berdasarkan tradisi yang sama.
Tjetje mewanti-wanti agar masyarakat memeriksa rekam jejak dari bakal calon yang akan memimpin Kota Bandung."Mempelajari rekam jejak adalah hak rakyat yang harus diketahui sebelum calon pemimpin mengemban amanahnya. Periksa latar belakang para calon itu, pernahkah terseret kasus yang merugikan rakyat atau tidak,"ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa anggota DPRD Kota Bandung dari berbagai partai mulai berkonsolidasi terkait suksesi kepemimpinan Kota Bandung. Bahkan, Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung yang juga politisi dari P Demokrat, Entang Suryaman mengatakan Bandung satu (wali kota Bandung red) yang akan datang harga mati harus dari anggota DPRD kota Bandung. (A-201/A-108)***
Category Article Anggota, Bandung, Kritisi, Padmadinata, Pernyataan, Tjetje
