Gubernur Dampingi Wapres Kukuhkan Praja IPDN
Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mendampingi Wakil Presiden RI Boediono mengukuhkan 985 Pamong Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XIX tahun 2012.
Upacara tersebut berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/9/2012) pagi.
Sehari sebelumnya, Rabu (5/9/2012) pagi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik para wisudawan tersebut di lokasi yang sama. Seperti diketahui, IPDN merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Lembaga pendidikan ini bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
Pada acara pengukuhan itu, Boediono bertindak sebagai inspektur upacara, memberikan pengarahan kepada para pamong praja yang diwisuda. Dalam pengarahannya, Boediono mengharapkan para pamong praja menjadi harapan bagi reformasi birokrasi di pusat maupun daerah. "Kalian adalah prajurit pembaharu," ujar Boediono.
Dirinya juga memberikan pesan kepada Pamong Praja Muda agar menjadi tonggak utama dalam pembangunan bangsa. "Jangan kecewakan harapan rakyat," tegasnya.
Boediono menyampaikan agar birokrat tidak teracuni dengan kepentingan politik maupun bisnis. Semua hal tersebut Boediono sampaikan di hadapan 985 pamong praja yang dikukuhkan. Mereka terdiri dari 825 dari program Diploma IV dan 160 orang dari program sarjana.
Usai mengukuhkan para praja IPDN, Wapres Boediono akan langsung kembali ke Jakarta. Menurut Juru Bicaranya, Yopie Hidayat, Wapres Boediono masih akan memimpin rapat internal siang ini di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara.
Sementara itu, Heryawan mengungkapkan harapannya agar para wisudawan IPDN mampu berperan aktif dalam pembangunan di Tanah Air. Utamanya bagi wisudawan asal Jawa Barat, agar menjadi agen perubahan dan pembaharu sesuai dengan arahan Wakil Presiden saat pengukuhan.
Apalagi saat ini Pemprov Jabar gencar melaksanakan reformasi birokrasi yang diarahkan pada pelayanan prima kepada masyarakat serta transparansi dan akuntabilitas kebijakan pembangunan.
"Pembangunan harus didukung oleh birokrat yang berkarakter dan berkemampuan baik," tandasnya usai acara pengukuhan.[jul]
Category Article Dampingi, Gubernur, Kukuhkan, Praja, Wapres
