Kekurangan Kuota BBM Subsidi Diperkirakan Capai 15%
BANDUNG, (PRLM).- Kekurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tahun ini diperkirakan mencapai 10%-15% dari alokasi tahun ini. Angka tersebut sudah memperhitungkan pertumbuhan kendaraan bermotor yang melampaui 10% per tahun dan aktivitas perekonomian.
Demikian diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, di Bandung, Selasa (4/8).
Seperti diberitakan “PRLM” sebelumnya, saat ini kuota BBM subsidi tinggal 10 juta kiloliter (KL) dari kuota yang ditetapkan sebesar 40 juta KL.
“Setiap tahun over kuota BBM subsidi selalu berulang. Itu artinya, ada yang salah dengan kebijakan pemerintah. Sayangnya, pemerintah sepertinya tidak pernah belajar dari kesalahan tahun-tahun sebelumnya,” kata Acuviarta.
Menurut dia, over kuota BBM subsidi terjadi karena tidak sinkronnya politik anggaran dan kebijakan di tingkat teknis. Penetapan kuota BBM subsidi kurang realistis, tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan yang tinggi, baik dari segi pertumbuhan kendaraan bermotor maupun aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, kebijakan untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi, seperti larangan penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan plat merah, juga tidak berjalan efektif. Banyak penyimpangan yang terjadi di lapangan, sebagai akibat dari minimnya pengawasan teknis dan tidak tegasnya sanksi bagi pelanggaran.
“Banyak celah dalam kebijakan ini. Misalnya, ada yang mengganti plat mobil dinas dengan plat hitam. Ada yang mobil plat merah yang mengisi premium pagi-pagi sekali agar tidak terlihat kendaraan lain, dan masih banyak modus dan celah lainnya,” tutur Acuviarta.
Tingginya disparitas antara harga BBM subsidi dan nonsubsidi juga membuat pengguna pertamax banyak yang kembali beralih menggunakan premium. Apalagi, harga BBM nonsubsidi itu terus merangkak, seiring dengan naiknya harga minyak mentah dunia.
“Tekanan kenaikan permintaan yang membuat BBM subsidi kembali over kuota ini lumrah. Ini terjadi karena tidak ada langkah praktis untuk meredamnya. Perhitungan kuota yang dilakukan pemerintah juga selalu bersifat spekulatif,” tuturnya.
Agar kondisi tersebut tidak selalu berulang, ia menilai, sebaiknya ke depan pemerintah menghitung kuota BBM subsidi dengan asumsi yang realistik. Berbagai asumsi tersebut, menurut dia, harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
“Selain itu, untuk tahun depan lakukan juga penyesuaian harga BBM subsidi secara bertahap dan mulai lakukan langkah-langkah konversi BBM. Larangan penggunaan premium bisa diperluas untuk semua kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu,” ujar Acuviarta.(A-150/A-108)***
Category Article Capai, Diperkirakan, Kekurangan, Kuota, Subsidi
