Perlunya Legitimasi Keputusan Politik
Bandung - Pemilihan gubernur Jawa Barat kian dekat, tidak sampai enam bulan lagi. Tahapan persiapan pilgub sudah sejak dua bulan lalu dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Suhu politik pun mulai memanas. Tak lama lagi bakal banyak elite politik yang ‘terbakar’ dan ‘hangus’ dijilat api persaingan.
Korban pertama adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jabar Rudy Harsa Tanaya. Dia belum hangus. Masih ada ikhtiar yang bisa ditempuhnya, kendati peluangnya untuk bertahan kecil.
Hari Senin (3/9/2012), Sekretaris Jenderal PDIP Tjahyo Kumolo mengumumkan Rudy akan dicopot dari jabatannya sebagai orang nomor satu PDIP Jabar dalam waktu dekat ini. Kursi ketua DPD akan diduduki Tubagus (TB) Hasanuddin, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan juru bicara tim pemenangan calon gubernur DKI Jakarta Jokowi-Ahok. TB adalah legislator dari daerah pemilihan Subang, Majalengka, dan Sumedang.
Rudy, yang menjadi Ketua DPD PDIP sejak 2005 dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sejak 2004, telah memberikan sinyal akan melawan. Senjata utamanya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. “Silakan saja dicopot. Tetapi kan ada mekanisme partai yang harus dijalankan. Kita punya AD/ART,” tegasnya.
Dia memang dua kali berturut-turut memenangi pemilihan ketua DPD melalui konferensi daerah (konferda) partai, sesuai dengan AD/ART. Menurut ketentuan tersebut, pemilihan dan pencopotan pengurus DPD dimulai dari tingkat ranting, cabang hingga daerah. Forum resminya adalah konferda. Berdasarkan AD/ART, Rudy masih punya waktu memimpin DPD hingga 2015.
Tapi, itu dalam keadaan normal. Dalam situasi genting seperti sekarang, ketika partai dikejar waktu tayang 24 Februari 2013, biasanya mekanisme dan aturan baku tidak berlaku. Apalagi etika. Yang berlaku hanyalah kepentingan.
Dan, yang sekarang dikejar partai adalah kepentingan yang amat besar: pilgub yang digabungkan dengan Pemilihan Bupati Sumedang dan Sukabumi serta Wali Kota Cirebon. Untuk itu, hambatan sekecil apa pun yang datang dari dalam harus disingkirkan. Karena semua perhatian harus difokuskan pada upaya mengatasi pesaing dari luar.
Kita tidak bermaksud mengatakan seperti itulah yang seharusnya dilakukan partai. Kita mesti tetap menjunjung tinggi-tinggi etika berpolitik. Semua orang tahu bahwa tidak ada yang santun dalam politik. Namun, tetap saja dibutuhkan legitimasi untuk setiap keputusan politik.
Membuat keputusan politik tanpa legitimasi atau yang tidak mengindahkan etika, nilai-nilai hukum dan aturan-aturan yang berlaku dalam partai politik itu sendiri cenderung melahirkan politisi yang suka menghalalkan segala cara.
Partai politik adalah institusi perubahan. Amat disayangkan jika perubahan yang ingin diciptakannya tidak konstitusional.[ang]
*Tulisan Fokus Inilah Koran, Rabu (5/9/2012)
Category Article Keputusan, Legitimasi, Perlunya, Politik
